METEOR

Koran Terkemuka Kriminalitas Jateng & DIY

Ibu Rumah Tangga Nggantung

KENDAL - Diduga setres memikirkan rumah tangganya yang terus-terusan susah, seorang ibu tumah tangga yang diketahui bernama Mbok Darmi (54), warga Desa Kebumen RT 04 / RW 03 Sukorejo Kendal, Minggu (8/7) dini hari kemarin, ditemukan tewas dalam posisi nggantung di ruang dapur. Korban yang sering kumat setresnya tersebut, nekat bunuh diri menjerat lehernya dengan tamabang plastic warna kuning sepanjang 3 meter.Informasi koran ini menyebutkan, korban ditemukan sekitar pukul 04.30 dini hari oleh salah seorang anak perempuan korban sendiri, Mah. Awalnya saksi mata ini mau ke belakang, namun begitu masuk ke ruang dapur melihat ada sosok yang nggantung dipintu dapur. saat didekatinya, ternyata sosok yang mencurigakan tersebut tak lain adalah ibunya sendiri. “Aduh maakkkkkk…?”teriak histeris saksi mata yang tidak lain anak korban sendiri, Mah. Sambil teriak dan menangis, saksi mata ini minta tolong pada bapaknya dan keluarga lainnya. Spontan, warga setempat geger. Warga yang lain ngurus jenazah korban, yang lainnya lapor ke Polsek Sukorejo. Oleh warga korban dievakuasi dari jeratan tambang dilehernya. Kapolsek Sukorejo AKP Urip, saat dihubungi Koran ini, mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan bersama tim medis korban meninggal murni bunuh diri.“Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Diduga karena setres memikirkan hidup yang terus-terusan susah ahkirnya korban pilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri,”ujar AKP Urip, saat dihubungi METEOR, kemarin. (jec)  

Juli 11, 2007 Posted by | Headline | Tinggalkan komentar

Mantan Sekda Endro Terancam Dipecat dari PNS

KENDAL – Mantan Sekda Kabupaten Kendal, Endro Arintoko yang kini jadi terdakwa di PN Kendal dengan dakwaan kasus korupsi APBD Kendal tahun 2003-2004, terancam dipecat dari kedinasannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu mengacu pada UU RI no 43 tahun 1999 tentang perubahan UU no 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pda psal 23 ayat 4a yang intinya, Pegawai negeri sipil (PNS) dapat dibrehentikan denga nhormat atas premintaan sendiri atau dengan tidak hormat karena putusan Pengadilan Negeri (PN) yang telah memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancamannya maksimal 4 tauhn atau lebih.

Hal tersebut dikemukakan salah seorang pejabat di Pemkab Kendal, kepada METEOR, Jumat (6/7) di kantornya. Pejabat pemerintah Kendal yang enggan disebutkan namanya itu, mengatakan, ancaman untuk mantan Sekda Kendal (Endro, red) tersebut setelah diketahui adanya tuntutan Jaksa penuntu umum (JPU) Kendal di PN Kendal, Selasa lalu. Dimana,

“Jadi, setelah adanya tuntutan lima tahun dari JPU dalam sidang Selasa lalu itu, sudah jelas intinya, yaitu kapasitas sebagai PNS, Endro sudah luntur. Berapapun keputusannya nanti oleh majelis hakim PN Kendal. Dan itulah kenyataannya yang harus dihadapi saudara Endro. Dia memang petinggi PNS sebelumnya, yang tidak lain juga atasannya saya, tapi melihat kasusnya, ya publik lah yang membacanya,”ungkap seorang pejabat Pemkab Kendal, kepada koran ini, Jumat lalu di kantornya.

Endro Arintoko, kini jadi terdakwa di PN Kendal dalam kasus korupsi seinlai Rp 6, 07 milyar. Selasa (3/7) lalu, pihak JPU yang dipimpin Handoko, menuntut terdakwa dengan tuntutan lima tahun penjara plus denda Rp 200 juta. Dalam sidang yang diketuai majelis hakim ketua SHindu Sutrisno tersebut akan dilanjutkan 18 Juli mendatang dengan agenda pledoi (pembelaan) dari terdakwa. (jec)

Juli 11, 2007 Posted by | HALAMAN JATENG | Tinggalkan komentar

Mantan Sekda Endro Dituntut 5 Tahun

KENDAL- Terdakwa dugaan kasus korupsi APBD Kendal 2003-2004 sebesar Rp 6, 7 milyar, mantan Sekda Kendal Endro Ariontoko, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum, di PN Kendal, Rabu (4/7) kemarin. Tuntutan yang dibacakan tim Jaksa penuntut umum Handoko, dan anggotanya itu, terdakwa yang pernah nyalon Bupati Kendal tapi kandas tersebut masih diminta denda membayar ke negara Rp 200 juta. Duh! Tim Jaksa dalam tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 2 (1) junto 18 UU No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta junto 55 (1) dan 64 (1) KUHP.Sehingga atas perbuatannya tersebut, Jaksa mengajukan tuntutan 5 tahun potong masa tahanan dan denda Rp 200 juta kepada majelis hakim Majelis Hakim yang teridri Ketua Sindhu Sutrisnodengan anggota Fahzal Hendri dan Nanik Handayani,setelah mendengarkan tuntutan dari JPU, langsungmempersilahkan kepada terdakwa untuk menanggapituntutan dari Jaksa. Terdakwa Endro Arintoko setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Agus Tri Sasongko, meminta kepada majelis hakim agar diberikan waktu guna menanggapi  tuntutan Jaksa tersebutr. Atas permintaan terdakwa ini, majelis hakim memberikan waktu selama 2 minggu. Dan sidang akan digelar lagi pada tanggal 18 Juli mendatang untuk mendengarkan pledoinya (pembelaan) terdakwa. Endro Arintoko seusai persidangan mengatakan JPU dalam tuntutannya tidak menyebutkan Rp 1 pun dirinya menggunakan APBD ini untuk memperkaya diri sendiri namun untuk orang lain. Sehingga menurutnya tuntutan JPU berdasarkan subjektifitas bukan objektifitas. Sementara kuasa hukum Endro Arintoko, Tri Sasongko mengatakan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa penuntu umum, menurutnya Jelas sangat jauh dari rasa keadilan. (jec)  

Juli 11, 2007 Posted by | HALAMAN JATENG | Tinggalkan komentar

Rekanan Proyek PT Adi Karya dan PT. Hutama Karya Diduga Terlibat Korupsi Milyaran

JAKARTA – Sidang lanjutan dugaan kasus APBD Kendal tahun 2003 pada minggu ke tiga di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/7) kemarin, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari rekanan sejumlah proyek pada tahun 2003 hingga 2005. Rekanan proyek itu dari PT. Adhi Karya (AK) dan PT. Hutama Karya (HK). Terungkap dari hasil persidangan, dugaan kuat ke dua perusahaan kontraktor besar tersebut selingkuh keuangan alias bermain keuangan yang tidak jelas peruntukannya. Hal itu diketahui pembuktian adanya pinjaman uang dari Kasda lewat rekening sebuah bank milik pribadi Warsa (mantan ketua Kepala DPKD) ke rekening dua perusahaan yang menangani sejumlah proyek di wilayah Pemkab Kendal tersebut. Dan bukti tersebut kini dikantongi tim penasehat Hendy, yaitu O.C Kaligis.
Saksi dihadirkan jaksa penuntut umum yang dipimpin Suharto, terkait dengan dugaan aliran adanya fee dari para rekanan yang diterima Hendy dengan nilai milyaran rupiah Sebelumnya ada sejumlah saksi, termasuk kepala PU Kendal, Supriono, Kabag Pembangunan Tavip, mantan Kepala PU tahun 2003 Samsu Hidayat, dan Plt Kasubdin Cipta Karya PU, Toha. Dari keterangan para saksi sebelumnya, terkait aliran fee berasal dari perintah Warsa Susila, saat itu menjabat Kepala DPKD Kendal.
Akhirnya berkembang, saksi lain menyebutkan tahu adanya aliran fee dari keterangan Tavip Purnomo, saat menjabat plt Kapal PU Kendal tahun 2003 (kini Kabag Pembangunan). Semua saksi, sesuai terungkap dari persidangan tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa Hendy. Semuanya berhubungan Warsa Susila dan Tavip. Penarikan dari sekitar 9 rekanan yang nilainya ratusan juta, mandek ditangan Tavip. Tapi dia berdalih semuanya sudah diserahkan ke Hendy. Namun sayang, saat hakim minta rincian dan buktinya, Tavip sedikit kebingungan.
Lain halnya dengan dua pimpinan PT. Adhi Karya dan Hutama Karya. Mantan Kepala Cabang Adhi Karya Semarang, Suyatno, mengaku memberikan fee sebesar Rp 13, 5 milyar ke rekening Warsa. Fee tersebut diberikan atas dasar permintaan Warsa dengan dalih ada suruhan dari terdakwa Hendy. Fee tersebut diakui karena dari keterangan Warsa sebagai uang pengembalian tender proyek gedung Bapeda dan Setda Kendal dari total nilai sekitar Rp 44, 5 milyar. Dan dari perkembangannya, dari tim penasehat Hendy menemukan sejumlah kejanggalan keuangan yang pernah dilakukan PT. Adhi Karya Semarang. Yaitu Adhi Karya pernah ambil hutang lewat tangan Warsa tiga kali dengan jumlah Rp 2 milyar lebih. Namun Suyatno mengaku dua kali, dengan nilai Rp 1, 5 milyar. Dan bukti adanya pinjaman sampai tiga kali tersebut, kini akan dijadikan alat pentuntutan tim O.C Kaligis.
Terkait dengan keterangan Suyatno tersebut, saat O.C Kaligis meminta agar pembukuan PT. Adhi Karya terkait soal fee di proyek Pemkab Kendal tahun 2003 untuk disita, Suyatno sempat kebingungan.”Saya minta agar pembukuan PT. Adhi Karya disita majelis hakim. Hal itu untuk membuktikan apakah benar adanya aliran soal fee. Dan bagaimana ini bisa terjadi kok perusahaan dengan mudah bisa memberikan fee ini. Ini janggal dan mengapa KPK tidak menahan (yang dimaksud saksi Suyatno, red) yang secara jelas ada upaya bermaon proyek tidak baik ini,”ungkap O.C Kaligis dengan kerasnya dalam persidangan, di Tipikor, kemarin.
Saksi dari PT Hutama Karya, yaitu Heru Jatmiko. Dalam kesaksiannya menerangkan, terkait dengan fee tidak pernah berhubungan dengan Hendy. Semuanya bisa jalan dengan Warsa (kini jadi terdakwa dalam kasus dugaan yang sama dengan Hendy). Total nilai fee yang diberikan sebesar Rp 3, 5 milyar dari jumlah total nilai proyek sekitar Rp 15, 2 milyar lebih. Fee tersebut dari pembangunan SMK Brangsong Kendal. Sedang stadion utama Kendal, menurut Heru tidak ada soal feenya. Fee sebesar Rp 3, 5 milyar tersebut, sesuai kesaksian Heru, ada yang diberikan secara travel check (uang kas langsung) ada yang lewat rekening poribadi Warsa. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Gus Rizal tersebut, sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan, dengan masih menghadirkan sejumlah saksi-saksi lainnya. (jec)

Juli 7, 2007 Posted by | HALAMAN JATENG | Tinggalkan komentar

Tidak Naik Kelas, Wali Murid Genjoti Guru Kelas

KENDAL – Ulah aneh seorang wali murid yang tidak puas gara-gara anaknya ndogol alias tidak naik kelas, terjadi di sekolah SD Kalirandu, Cepiring Kendal, belum lama ini. Namun ketidak puasannya itu dilakukan dengan cara emosi kekasaran fisik. Itulah kelakuan aneh yang dilakukan Bub, seorang wali murid di sekolah tersebut. Korbannya, seorang guru kelas setempat bernama Mukhlisin (47). Akibat aksi teror tersebut, kini sang guru mengaku tertekan dan minta mutasi pindah ngajar.
Ceritanya, pekan kemarin, sekolah SD Kalirandu membagikan raport kenaikan kelas secara bersamaan. Dari kelas satu hingga kelas enam. Ada salah satu murid perempuan yang tidak naik kelas, yaitu Yun (9). Yun diketahui diketahui tidak naik kelas setelah ibunya yang mengambil raport dari guru kelasnya, yaitu Mukhlisin.
Mengetahui anaknya tidak lulus, ibu Yun langsung pulang dan memberitahukan pada suaminya, Bub. Nah, diduga tidak terima dengan keputusan sekolah yang tidak menaikan anaknya itu, Bub naik pitam. Dan langsung mendatangi pihak sekolah. Sampai di skeolah, begitu melihat guru kelas anaknya, pelaku langsung main hajar. Kerah baju belakang korban ditarik tangan kiri, dan tangan kanannya nggenjoti hingga korban berteriak minta ampunan.
Tidak menghiraukan ampunan korban, orang tua murid it uterus menghajarnya, hingga keributan terebut berhasil dilerai sejumlah guru setempat. Begitu puas, wali murid yang sedang dilanda emosi itu langsung meninggalkan sekolah. Dari kejadian tersebut, pihak sekolah menyayangkan tingkah pelaku. Pasalnya, pelaku selain tokoh masyarakat setempat, juga mengemban jabatansebagai preangkat desa di Desa Kalirandu.
Senin (2/7), kemarin, saat korban (Mukhlisin, red) ditemui di rumahnya, di Desa Juwiring, mengakui kejadian yang menimpa dirinya. Dan sejak adanya perlakuan aneh yang dilakukan oleh seorang wali muridnya itu, mengaku mendapat tekanan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Pihaknya berharap agar Dinas P dan K Kabupaten Kendal dapat membantu kesulitan pada dirinya. Sementara, melalui Kadinas P dan K Kabupaten Kendal, saat dihubungi akan segera melakukan tim turun ke lapangan. (jec)

Juli 7, 2007 Posted by | Headline | Tinggalkan komentar

Mantan Kadinas Pengairan Kendal Diduga Terlibat Korupsi Rp 465 Juta

KENDAL – Kasus dugaan korupsi yang kini sedang nyandung penguasa Kendal, yaitu Bupati Kendal non aktif Hendy Boedoro, dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Pemkab Kendal Warsa Susila, membuat sederetan nama pejabat penting dilingkungan Pemkab Kendal mulai terungkap ke permukaan ada keterlibatan korupsinya satu persatu. Setelah sejumlah staf penting di DPKD, Kabag Pembangunan, kini ada nama baru lagi. Siapa pejabat itu?
Data tersebut diperoleh koran ini dari proses dakwaan terhadap Hendy di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan kemarin. Dari berbagai keterangan saksi di persidangan, ada nama pejabat dilingkungan Dinas yang disebut-sebut mengambil aliran dana dari Bank BNI Kendal senilai Rp 465 juta. Namun dalam pengambilan itu, oknum Kadinas tersebut memerintahkan anak buahnya sendiri lewat Dinas DPKD.
Terkait sumber dari Pengadilan Tipikor tersebut, juru bicara tim penasehat Hendy Boedoro, Arif, SH, saat dikejar koran ini, Minggu (1/7) kemarin, mengatakan, pejabat Kadinas yang dimaksud adalah mantan Kadinas Pengairan era tahun 2003, yaitu SY. Dikatakan Arif, SY yang saat ini menjabat Kadinas PU Kendal tersebut diduga terlibat pengambilan dana dari Kas Daerah tahun 2003 dari Bank BNI Kendal senilai Rp 465 juta. Dana tersebut diambil melalui rekening Bank BNI anak buahnya sendiri saat menjabat Kadins Pengairan, bernama JK. JK diminta SY untuk mengambilkan uang sebesar itu dari Dinas DPKD.
“Data itu kami dapatkan dari hasil pemeriksaan anak buah Kadinas SY sendiri yaitu, JK saat diperkisa penyidik KPK. Dalam BAP, disebutkan, JK diminta SY untuk ambil uang di DPKD sebesar Rp 465 juta. Karena JK khawatir dengan uang yang jumlah sebesar itu, maka Warsa meminta Bank BNI untuk mentransfer Rp 465 juta ke rekening pribadi JK. Dari sinilah, cara SY mendapatkan uang yang saat itu dikatakan oleh SY untuk pengerukan saluran sungai di Kota Kendal ditahun 2003 lalu. Dan uang sebesar itu tidak diambil SY secara penarikan langsung, tapi diambil dengan beberapa termin,”papar juru bicara tim O.C Kaligis, selaku penasehat Hendy di gedung Tipikor Jakarta, kemarin.
Ditambahkan Arif, dalam BAP KPK, SY memang tidak mengakui telah melakukan pengambilan uang sebesar Rp 465 juta tersebut. Namun berdasarkan keterangan kesaksian JK dan Warsa, serta alat bukti lainnya, SY sangat rawan dengan posisinya yang sementara ini jadi saksi. Pasalnya, bukti dan saksi yang melibatkan pucuk pimpinan KONI dan Persik Kendal tersebut, sudah diakui oleh Warsa dan JK sendiri dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidik KPK. Dan apa yang pernah dilakukan SY tersebut, ungkap Arif, lebih dioperparah lagi tidak ada dalam laporan pertanggungan jawaban (LPJ) atas penarikan uang ratusan tersebut. Sehingga, perbuatan SY tersebut sudah cukup bukti sebagai perbuatan unsure korupsinya.
Warsa sendiri, adalah Kepala Dinas DPKD yang diketahui pilih mengundurkan diri dari ditahun 2006 lalu karena maju Pilkada Walikota Salatiga tahun lalu. Kini, dia saat ini telah kesandung kasus dugaan korupsi bersama Hendy Boedoro dengan dakwaan kerugian uang Negara senilai Rp 24 milyar. Namun dari proses persidangan tersebut, sesuai hasil keterangan O.C Kaligis, yang disampaikan METEOR, bukti dakwaan jaksa penuntut umum dari KPK terhadap Hendy, sangat lemah. Baik dari bukti materiel maupun formal dihadapan majelis hakim. Pasalnya, bentuk kerugian Negara tidak ditemukan dalam dakwaan. Dan jika ada bentuk penyelewengan, semua bukti dan saksi justru menyatakan pada Warsa. Sementara, penasehat Warsa, Drajat, yang sempat dihubungi koran ini, pilih enggan komentar karena masih dalam proses pengadilan.
Hingga berita ini diturunkan, SY belum dapat konfirmasi koran ini atas pemberitaan tersebut. Saat dihubungi melalui ponselnya hingga berulang kali, HPnya selalu didapatkan nada tidak aktif. (jec)

Juli 7, 2007 Posted by | HALAMAN JATENG | Tinggalkan komentar

Pelaku Penyekap dan Pemerkosa Bocah SD Menghilang dari Kampung

KENDAL – Para pelaku dengan dugaan telah melakukan kejahatan penyekapan yang dilanjutkan pemerkosaan terhadap seorang gadis ingusan yang kini duduk di bangku sekolah SD di Weleri, sebut saja Melati (12), warga Desa Weleri Kendal, hingga kini masih jadi PR pihak jajaran kepolisian Sat Reskrim Polres Kendal. Pelaku yang berjumlah lima orang dan masih muda-muda tersebut, diketahui sudah kabur dari kampungnya.
Pelaku diketahui menghilang dari rumahnya itu saat dilakukan penggrebekan yang dilakukan Unit Resmob Polres Kendal di Desa Johorejo, Gemuh Kendal. Ya, sedikitnya ada lima nama pemuda yang diduga kuat terlibat dalam perbuatan kejatahan tak berprikemanusiaan tersebut.
Kapolres Kendal AKBP Tjahyono Prawoto, SH, MM melalui KBO Reskrim Iptu Munasir, saat dikonfirmasi koran ini terkait kejadian tersebut mengatakan, pihaknya mengakui ada kejadian tersebut. Dan para pelakunya sudah sudah dikantongi identitasnya. Namun sayang, saat dimintai identitas siapa pelakunya, Iptu Munasir mengatakan itu masih dirahasiakan karena dalam rangka penyelidikan.
Seperti diberitakan koran ini, belum lama ini wilayah kepolisian Polres Kendal digegerkan adanya penyekapan seorang bocah perempuan SD (kini baru lulusan) telah diperlakukan tidak senonoh. Setelah berhasul diculik dari pasar Weleri Kendal, lalu disekap disebuah rumah milik warga di Desa Johorejo, Gemuh Kenal. Selama penyekapan hingga empat hari tersebut korban diduga sampai diperkosa secara bergiliran. Hingga akhirnya, korban berhasil lepas dari kejahatan tersebut. Dan kasus tersebut dilaporkan ke Polres Kendal. (jec)

Juli 7, 2007 Posted by | Headline | Tinggalkan komentar

Bocah SD Weleri Disekap 4 Hari

KENDAL – Ini kabar yang mencengangkan. Sebut saja Ani (12), bocah yang masih duduk dibangku sekolah SD di Weleri ini, diculik oleh segerembolon pemuda yang panta dicap bajingan tengik. Korban disekap disebuah desa di Johorejo, Gemuh Kendal hingga empat hari. Sadisnya lagi, diduga korban yang masih lugu itu diperkosa bergiliran. Bedebah!
Aib ini terjadi belum lama ini diwilayah kepolisian Polre Kendal. Pelakunya diduga warga Desa Johorejo sendiri. Informasi yang ditelusuri METEOR menyebutkan, kejadian tidak manusiawi itu saat korban bermain di pasar Weleri bersama teman karibnya, belum lama ini. Saat asyik jalan-jalan itulah, tiba-tiba para pelaku dekati korban yang tubuhnya memang bongsor tersebut.
Korban dirayu mau dibelikan jajan dan dikasih uang. Asalkan mau diajak jalan-jalan. Dan karena sedikit dipaksa ahkirnya korban ketakutan dan ikut naik angkutan ke Gemuh. Dibawah ancaman korban tidak berdaya dan hanya menuruti kemauan paksaan para pelaku. Sekitar pukul 12.30 siang itu, korban mulai masuk ke sebuah rumah kosong milik warga Johorejo.
Saat itulah, kondisi korban mulai diperdayai. Hanya dikasih makan seadanya. Selama empat hari korban diduga jadi bulan-bulanan nafsu bejat para pelaku. Hingga akhirnya, kesempatan untuk meloloskan diri didapatkan korban. Bahkan, ada isu yang mengagetkan telinga, korban sempat mau dibawa ke komplek Gambilangu, Kaliwungu Kendal yang dikenal GBL.
Entah bagaimana nasib dan perjuangan korban sampai ke rumah, hingga akhirnya kasus tersebut diketahui pihak keluarga korban. Dan apa yang menimpa bocah berusia 12 tahun dan kini baru saja lulus dari kelas VI SD di Weleri tersebut, melaporkan kejadian itu didampingi keluargnya ke Polres Kendal.
Dari hasil laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pengembangan. Alhasil, ada dugaan pelakunya asal warga Desa Johorejo, Gemuh Kendal. Dan siapa identitas pelakunya, nama-namanya kini sudah dikantongi pihak petugas. (jec)

Juli 7, 2007 Posted by | Headline | Tinggalkan komentar

O.C Kaligis: Kasus Hendy Sarat Politis

JAKARTA – Kasus yang dihadapi Bupati non aktif Hendy Boeodro, penuh syarat politis. Ada kepentingan politis dibalik proses hukum yang terkesan dipaksakan tersebut. Dan terkait lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus itu sendiri, dinilai hanya berpihak menyenangkan saja pada ‘penguasa’ negara ini. Hal itu dibuktikan dari dakwaan Jaksa penuntut umum KPK, yaitu dakwaan terhadap Hendy yang merugikan negara sebesar Rp 24 milyar, dalam bukti materiel tidak ditemukan fakta.
Hal tersebut dikemukakan penasehat Hendy, O.C Kaligis kepada koran ini, di Jakarta , kemarin. Menurut Kaligis, bukti-bukti yang diajukan pihak Jaksa PU lemah. Namun karena persoalan sudah masuk pada peradilan, pihaknya akan membuktikan dihadapan majelis hakim.”Sudah jelas tidak ada kerugian negara dalam perkara dakwaaan terhadap klien kami (Hendy, red). Semua pinjaman sudah dikembalikan utuh. Namun KPK tetap memaksa agar kasus itu masuk,”papar O.C Kaligis, kepada METEOR, kemarin.
Untuk itu, O.C Kaligis bersama pakar-pakar hukum pidana lainnya di Jakarta, dalam waktu dekat akan melakukan langkah sistem kinerja prodcuk hukum KPK harus ada pembenahan. Pasalnya, perkara yang masuk ke KPK pasti tidak ada yang lolos. Padahal, perkara itu belum tentu salah. Sehingga, produck keadilan yang dilahirkan KPK belum tentu dikatakan adil.
“Kan anda tahu sendiri, jangankan ada SP3, penangguhan saja susah dalam kamus KPK. Padahal, semua bentuk dakwaan belum tentu nyata kebenarannya. Garis besarnya, bagaimana kemauan pemerintah yang berkuasa, KPK disitu akan bertindak. Lihat saja, kasusnya dengan Yusril, tentang pengadaan dan penunjukkan tender sebuah proyek yang juga ada nama SBY. Bagaimana keberanian langkah KPK?”tukas O.C Kaligis kepada METEOR, di Jakarta, kemarin.
O.C Kaligis, merupakan ketua tim penasehat Hendy Boedoro di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedikitnya ada 15 penasehat Hendy yang diketuai pengacara kondang tingkat internasional berambut putih tersebut. Meihat fakta-fakta kliennya tersebut, pihanya yakin, jika proses yang dihadapi Hendy tidak ditindihi kepentingan politik, demi hukum harus ditinjau dakwaannya tersebut.
Hendy Boedoro, didakwa Jaksa KPK dengan tuduhan adanya kerugian negara sebesar Rp 24 Milyar. Selain Bupati Kendal non aktif tersebut, Kepala DPKD Kendal Warsa Susila juga ikut terseret, dan kini keduanya sama-sama menghadapi dakwaan itu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl. Rasuna Said, Jakarta Pusat. Sidang sudah berjalan sekitar 30 persen, dan diagendakan Pihak Jaksa, sekitar pertengahan Agustus mendatang sudah diketahui hasil keputusannya . (jec)

Juli 7, 2007 Posted by | HALAMAN JATENG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.